Beranda > Berita

Studi (Awal) Dampak Pemalsuan di Indonesia: Kerugian Akibat Pemalsuan di 12 Sektor Industri Mencapai Rp. 37 Triliun

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerja sama dengan LPEM FEUI akan kembali melakukan studi atas dampak pemalsuan di Indonesia. Studi tersebut dilaksanakan sebagai upaya pemutakhiran data yang telah dimiliki MIAP maupun LPEM FEUI sebelumnya mengenai salah satu jenis praktek pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2004 tersebut digelar atas 12 sektor industri, yaitu: obat - obatan, pestisida, minuman non-alkohol, rokok, kulit, sepatu & alas kaki, kosmetik, pelumas mesin & kendaraan, pompa air, peralatan kantor & elektronik, lampu, serta suku cadang mobil.

Hasil studi awal yang dilakukan oleh pihak LPEM FEUI pada tahun 2004 tersebut, dilakukan berdasarkan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku industri dan survei kepada konsumen, menunjukkan bahwa kerugian akibat pemalsuan di 12 sektor industri di atas mencapai Rp. 4,41 triliun. Sementara, potensi kehilangan penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 202,76 miliar dan tenaga kerja berkurang sebanyak 124 ribu orang.

Namun, berdasarkan analisa lanjutan menggunakan struktur perekonomian dengan tahun yang lebih mutakhir dari Badan Pusat statistik (BPS), diperoleh data mengenai dampak pemalsuan yang jauh lebih mengejutkan! Kerugian mencapai Rp. 37 triliun dan tenaga kerja berkurang/pengangguran meningkat sebesar 50.573 menjadi sekitar 174 ribu orang. Nilai tersebut berarti naik lebih dari 9 kali lipat dari perhitungan sebelumnya. Data yang diperoleh melalui perhitungan dan bukan survei langsung inilah yang melandasi hipotesa atas studi yang direncanakan akan digelar oleh MIAP dan LPEM - FEUI dalam waktu dekat.

Ketua Umum MIAP, Widyaretna Buenastuti menegaskan,"Tren pemalsuan terus meningkat. Oleh karenanya, diharapkan hasil survei yang mutakhir akan mampu untuk lebih menggerakkan para pemangku kepentingan guna bersama - sama mencari terobosan dalam memerangi pemalsuan."

Hasil studi awal tersebut merupakan salah satu materi yang disampaikan oleh MIAP pada saat melakukan audiensi dengan Wakil Presiden, Bapak Boediono, pada Rabu, 19 Mei 2010. MIAP meminta dukungan pemerintah sehubungan dengan rencana MIAP untuk memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang secara konsisten melakukan langkah - langkah pencegahan dan/atau penindakan atas pelanggaran HKI. Lebih lanjut, Widyaretna Buenastuti menambahkan,"Bukti nyata mengenai meningkatnya pemalsuan secara luar biasa dapat membuat orang menjadi terperangah sekaligus mempertanyakan akan upaya pemberantasan yang dilakukan selama ini. Oleh karenanya, untuk meniupkan optimisme diperlukan pula bukti riil mengenai terus bergeraknya langkah - langkah guna memerangi tindakan pelanggaran ini. Salah satu bentuknya adalah pemberian apresiasi kepada instansi yang konsisten melakukannya."

Sementara, Wakil Presiden melalui Juru Bicaranya, Yopie Hidayat menyampaikan,"Wakil Presiden sangat mendukung upaya - upaya sosialisasi dan edukasi yang telah dan akan dilakukan oleh MIAP kepada seluruh pemangku kepentingan. Khususnya adalah kepada kalangan masyarakat luas selaku konsumen akhir, terutama sehubungan dengan produk - produk palsu yang menimbulkan dampak negatif langsung pada kesehatan dan keamanan, seperti: kosmetik, obat-obatan, dan suku cadang kendaraan bermotor."

Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden tersebut, MIAP juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya memerangi produk palsu, baik dengan bekerjasama secara formal dengan pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 19 Mei 2010

 

Kontak:

Sekretariat MIAP : 021 - 726 8564