Beranda > Berita

Patrialis: Pemalsuan merek marak, Pemilik merek diharapkan aktif laporkan kasusnya ke polisi

Jumat, 8 Januari 2010

Patrialis: Pemalsuan merek marak
Pemilik merek diharapkan aktif laporkan kasusnya ke polisi

JAKARTA: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengakui masih terjadi banyak pemalsuan merek terkenal dunia di dalam negeri

Patrialis menyatakan siap melakukan tindakan sepanjang pemilik merek terkenal yang dirugikan melaporkannya.

Pemalsuan merek, menurutnya, tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga menjadi kasus yang terjadi di seluruh negara di dunia.

Dia mengatakan bahwa yang mesti dilakukan adalah merespons jika ada pihak yang dirugikan, serta memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

"Bukan hanya di Indonesiaditemukan banyak merek terkenal yang dipalsukan di seluruh dunia juga begitu, Itu persoalan ekonomi saja," katanya.

Dia memberi contoh pemalsuan merek di China. "Semua merek dipalsukan. Kalau diChina tidak ada yang tidak dipalsukan. Namanya Rolex merek jam tangan mewah disana China bisa dibeli dengan harga Rp120.000, di sini Rp120 juta," kata Patrialis di selasela acara pengambilan sumpah dua hakim konstitusi di istana,kemarin.

Menteri mengharapkan agar pemilik merek yang merasa dirugikan karena telah dipalsukan agar segera melaporkannya ke Departemen Hukum dan HAM.

Selanjutnya Departemen Hukum dan HAM,katanya, akan memproses pengaduan berdasarkan laporan yang diberikan oleh pemilik merek.

"Kalau ada pengaduan atas terjadinya pemalsuan merek pasti kami melakukan action. Prinsipnya kalauada laporan atau pengaduan kami akan proses," kata Patrialis.

 

Kasus merek

Berdasarkan data yang Bisnis himpundari Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam kurun setahun terakhir perkara merek masih menempati porsi terbesar dibandingkan dengan perkara hak kekayaan intelektual lainnya seperti desain industri, hak cipta,dan paten.

Sepanjang 2009, sebanyak 86% perkara hak kekayaan intelektual yang masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah gugatan pembatalan maupun penghapusan merek. Sementara, perkara hak cipta, desain industri, dan paten, berturut turut hanya sekitar 2,32%, 8,14%, dan 3,48%.

Sementara itu Justisiari P Kusumah,SekjenMasyarakat Indonesia Anti Pemalsuan MIAP menyambut baik sikap Menteri Hukum danHAM berkaitan dengan pemalsuan merek di dalam negeri.

"Ini sinyal positif dari pemerintah.Pernyataan itu hendaknya diterjemahkan oleh aparat penegak hukum untuk cepat merespons bila ada laporan dari pemilik merek soal pelanggaran,"kata Justike pada Bisnis, kemarin.

Dia mengharapkan dalam praktik penanganan kasus pemalsuan merek supaya lebih cepat."Proses juridis formal dalam hal penegakan kasus pemalsuan merek agar dipercepat," kata Justi,yang juga seorang praktisi hukum dari firma hukum Soemadipradja & Taher.

Dia memberi contoh bahwa selama ini bila ada laporan dari pemilik merek kepada polisi, maka baru ditindak lanjuti setelah 3 sampai 4 hari. "Kami mengharapkan prosesnya lebih cepat lagi,kalau perlu setelah ada laporan ke polisi, maka langsung ditindak lanjuti hari itu juga," ujarnya.

Kasus pemalsuan, terutama untuk merek terkenal di dalam negeri, ujarnya, sangat marak. "Kita dengan mudah menemukan produk menggunakan merek Channel,Louis Vuitton dan lain lain dimal," katanya.

Justi tidak tahu mengapa peredaran produk palsu menggunakan merek terkenal tetap saja marak di dalam negeri.Apakah pelakunya tidak pernah dihukum penjara atau pemilik merek kurang aktif melaporkan kasusnya karena melihat penanganan kasusnya lambat.

Dia mengharapkan kepada pemilik merek yang merasa dirugikan supaya aktif membuat laporan ke polisi. "Kita mengharapkan apa yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu ditanggapi cepat oleh penegak hukum dalam memproses laporan," katanya.

Oleh LindaT. Silitonga & Dewi Astuti
Bisnis Indonesia

(Source: Media cetak)