Beranda > Berita

Menghadang Barang – Barang Impor Palsu: Urgensi Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) & Peningkatan Kerjasama Formal Antar Pemangku Kepentingan

Praktek-praktek pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) nampaknya masih marak, baik berupa produk palsu yang diproduksi di dalam negeri maupun - yang akhir-akhir ini semakin banyak ditemui - produk palsu yang diimpor dari luar negeri. Masih segar dalam ingatan kita, pada bulan Juni 2009 yang lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan daftar kosmetika berbahaya atau tak berizin edar yang sebagian besar diantaranya merupakan barang yang melanggar HKI, atau dengan kata lain barang palsu yang diberi label merek-merek yang sudah tidak asing bagi masyarakat.

 

Menurut Studi yang dilakukan LPEM FEUI dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) di tahun 2005 - berdasarkan data tahun 2002 - total kerugian negara akibat pemalsuan di 12 sektor mencapai sedikitnya 2,1 Triliun Rupiah pada Produk Domestik Kotor Indonesia dan hilangnya lebih dari 124 ribu lapangan kerja. Nilai ini belum terhitung kerugian secara fisik maupun yang sifatnya non material yang diderita.

 

Berangkat dari permasalahan tersebut, MIAP memandang perlunya dilakukan langkah konkret oleh semua pihak yang berkepentingan untuk memerangi produksi, importasi dan peredaran produk palsu di Indonesia; serta edukasi kepada masyarakat untuk selalu jeli dalam berbelanja sehingga tidak tertipu atau tergiur dengan produk palsu dengan harga lebih murah.

 

”Dengan banyaknya peredaran produk palsu yang diimpor dari luar negeri, Direktorat Jenderal Bea Cukai memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya memerangi modus ini,” demikian Ketua Umum MIAP, Widyaretna Buenastuti, sambil lebih jauh menjelaskan bahwa modus importasi produk palsu yang sering ditemui saat ini adalah memasukkan jenis barang palsu ke dalam kontainer yang berisi barang – barang lain yang jenisnya telah didaftarkan secara resmi.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Direktorat Bea Cukai, T.B Lumbanraja dalam paparannya  kepada anggota MIAP dan media dalam acara Ramadhan Gathering hari ini (14/9) menjelaskan bahwa, Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam perannya sebagai border enforcement di pintu masuk/keluar barang berupa penangguhan barang impor/ekspor berupaya untuk efektif dalam membantu memberikan perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektualitas (HKI). ”Direktorat Jendral Bea Cukai sebagai salah satu instansi yang concern dengan permasalahan pemalsuan HKI telah melakukan berbagai tindakan yang berhubungan dengan pengawasan HKI, antara penangguhan pengeluaran  produk palsu berupa jutaan  keping CD , VCD, dan DVD antara tahun 2004-2007, serta produk lain termasuk kosmetika, rokok, perangkat elektrobnik, dan lain-lain,” papar Lumbanraja.

 

Namun, diakui oleh Lumbanraja bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Bea Cukai dalam menangani permasalahan HKI, dimana yang paling utama dan paling tinggi urgensinya adalah belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang tatacara pengawasan HAKI sebagai aturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 24. Lumbanraja menambahkan, ”Disamping belum dikeluarkannya PP tersebut, juga belum ada ketentuan yang jelas tentang hukum acara di Pengadilan Niaga bagi para pelapor atau pemegang HKI, serta masih kurang proaktifnya pemegang HKI dalam mendukung pelaksanaan tugas bea cukai untuk pengawasan importasi maupun  eksportasi barang-barang yang diduga melanggar HKI.”

 

Memahami adanya kendala tersebut, Widyaretna mengungkapkan bahwa MIAP siap untuk membantu terciptanya kerjasama yang lebih formal antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan perusahaan pemegang HKI guna memerangi masalah ini. ”MIAP sepakat bahwa yang paling urgen saat ini adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang cara pengawasan HKI. MIAP siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah di lapangan, termasuk memberikan masukan materi PP, apabila memang dibutuhkan,” demikian Widyaretna

 

Selain siap untuk bekerjasama  di bagian hulu dalam hal penyusunan Peraturan Pemerintah, di bagian hilirpun, yakni di masyarakat, MIAP siap dengan program-program edukasi kepada masyarakat agar selalu menggunakan produk asli.

 

Untuk itu, MIAP meluncurkan situs peduliasli.com (www.peduliasli.com) yang dibangun dengan  tujuan membantu sosialisasi visi dan misi MIAP kepada generasi muda dan publik pada umumnya, melalui cara penyampaian yang lebih ringan dan menarik. Lewat situs peduliasli.com ini, MIAP berharap dapat lebih mendekatkan diri dan membuka komunikasi yang erat lewat on line, sambil mengajak para komunitas tersebut, untuk lebih paham dan peduli terhadap akibat serta dampak-dampak negatif lain/tidak langsung dari pemalsuan.

 

Ke depannya, selain sarana komunikasi on line melalui situs tersebut, MIAP juga merencanakan sarana komunikasi off line dan off air untuk semakin menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya konsumen untuk hanya menggunakan produk asli. ”Dengan upaya-upaya ini, niscaya MIAP dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya memerangi produk palsu, dengan bekerjasama secara formal dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sebagai konsumen,” tutup Widyaretna.

 

Jakarta, 14 September 2009

 

 

Kontak:

Sekretariat MIAP : 021 – 724 3723

·         Sdr. Andi Sparringa  – 0813 17016161