Beranda > Berita

Pestisida Palsu Ancam Produktivitas Pertanian & Tanaman Pangan

Produksi pangan tahun ini diperkirakan akan menurun sekitar 800 ribu ton, padahal kebutuhan beras tahun ini meningkat 2,7%, atau sekitar 800 – 900 ribu ton. Penyebab penurunan produktivitas pertanian – terutama beras – selain dari gangguan cuaca dan pengalihan fungsi lahan, juga karena pemakaian pestisida palsu. Hal ini terungkap dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), minggu lalu di Jakarta.

Dari data anggota MIAP, pemalsuan pestisida bervariasi, dari skala kecil (menggunakan kembali wadah bekas pakai) sampai dengan skala besar (memproduksi sendiri kemasan baru dengan tampilan yang sulit dibedakan dengan produk aslinya). Organisasinya pun mulai dari tingkat lokal sampai dengan antar daerah. Satu kasus yang baru saja diputus pengadilan: produk pestisida palsunya ditemukan dan dipasarkan di Mataram NTB, diproduksi di Sidoarjo Jawa Timur dan kemasannya ternyata, antara lain, dipasok dari Brebes Jawa Tengah.

Hal yang belum banyak disadari adalah, dalam kasus pemalsuan pestisida, petani dan konsumen sebenarnya merupakan pihak yang paling banyak dirugikan. Akibat membeli produk palsu, petani akhirnya gagal panen dan dapat timbul resistensi hama serta penyakit tanaman. Kerusakan tanaman anggrek di Parung yang menimbulkan kerugian hingga jutaan rupiah per hari merupakan salah satu contoh aktual. Namun, yang lebih mengerikan sebenarnya adalah dari sisi konsumen, karena dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan belum dapat diukur dan dipantau secara pasti.

Dari sisi nilai ekonomisnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPEM UI, total pemalsuan pestisida di Indonesia pada tahun 2002 saja sudah mencapai lebih dari 181 Milyar Rupiah. Menurut LPEM UI, hal tersebut hanyalah puncak dari gunung es saja. Kerumitan masalah serta nilai sebenarnya saat ini, diperkirakan jauh lebih besar dari temuan tersebut.

Ketua Umum MIAP, Bambang Sumaryanto menyatakan,’’MIAP menghargai upaya yang telah dilakukan oleh instansi berwenang terhadap peredaran beberapa jenis produk palsu, terutama di bidang farmasi dan produk lainnya yang membahayakan konsumen. Upaya ini harus terus digiatkan karena banyak industri lain yang juga dirugikan karena kasus pemalsuan.’’ Hal ini terbukti dari hasil penelitian LPEM UI yang menyebutkan bahwa kerugian negara akibat pemalsuan di 12 sektor mencapai sedikitnya 2,1 Triliun Rupiah pada Produk Kotor Domestik tahun 2002 serta peningkatan angka pengangguran hingga mencapai 124.000 orang. Oleh karena itu, MIAP menganggap perlunya mengatasi masalah PEMALSUAN secara lebih tegas. Masalah PEMALSUAN bukan sekedar merupakan kasus pelanggaran UU Merk saja, namun juga memiliki dampak negatif, baik yang berakibat pada kesehatan maupun pada pengurangan penerimaan negara.

Kontak:

    * Sdri. IGA Rastradewi (Communication Officer) – 0813 10175962