Beranda > Program Aksi

Program Kegiatan di Tahun 2004

Pada tahun 2004, MIAP telah meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah pemalsuan dan terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak kejahatan HaKI terhadap konsumen, pemerintah Indonesia maupun lingkungan investasi.

Misi utama MIAP pada tahun 2004 ini adalah:
Selama tahun 2004, MIAP akan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:
  • Menargetkan kantor dinas Bea dan Cukai di daerah yang tepat dan dapat diajak bekerja sama.
  • Mendukung upaya instansi pemerintah lainnya dalam meningkatkan prosedur dan praktek yang diterapkan oleh kantor Bea dan Cukai.
  • Menyusun dan menyebarluaskan informasi tentang studi kasus yang diambil dari permasalahan HaKI yang ada di Indonesia dan          negara lain yang selama ini  berhasil diselesaikan secara efektik.
  • Mengkomunikasikan pentingnya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui forum-forum publik dengan cara memobilisasi berbagai pihak untuk melakukan advokasi, seperti media dan lembaga perlindungan konsumen.
  • Mendukung upaya yang dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan beberapa departemen yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan reformasi sistem dan penerapan berbagai peraturan tentang HaKI, contohnya kegiatan yang dilakukan oleh tim interdep Direktorat Jenderal HaKI.
  • Bekerjasama dengan Pusat Solusi Bisnis Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan          dengan instansi pemerintah terkait lainnya untuk mendiskusikan dan mengambil tindakan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh praktek impor barang-barang palsu.
  • Meyakinkan Direktorat Jenderal HaKI yang kini hanya mengfokuskan diri pada masalah pembajakan, supaya lebih menempatkan  masalah pemalsuan sebagai isu penting dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pemerintah, ekonomi serta keselamatan konsumen.
  • Mendukung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya direktorat yang menangani masalah yang berhubungan dengan HaKI,   terutama dalam meningkatkan pengawasan lalu lintas barang-barang palsu dan bajakan di daerah perbatasan.